22.29
Unknown
2006
Studi Islam
posko kebakaran
PKS Jakarta - 
Pemerintah wajib menyediakan prasyarat yang menjamin warga masyarakat untuk bebas beribadah. Prasyarat tersebut menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, ialah rasa aman, keadilan dan kenyamanan atau kesejahteraan. Namun demikian tiga hal tadi juga harus didukung oleh sebuah semangat lain, yakni amar ma’ruf nahi munkar. Hal tersebut disampaikan Triwisaksana dalam acara Silaturahim Alim Ulama se-Jakarta di Grand Cempaka, Ahad lalu.
Pemerintah wajib menyediakan prasyarat yang menjamin warga masyarakat untuk bebas beribadah. Prasyarat tersebut menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, ialah rasa aman, keadilan dan kenyamanan atau kesejahteraan. Namun demikian tiga hal tadi juga harus didukung oleh sebuah semangat lain, yakni amar ma’ruf nahi munkar. Hal tersebut disampaikan Triwisaksana dalam acara Silaturahim Alim Ulama se-Jakarta di Grand Cempaka, Ahad lalu.Menurut pria yang disapa Bang Sani ini, Jakarta memerlukan kehadiran ulama untuk menyeimbangkan gerak laju pembangunan fisik dengan pembangunan moral di ibukota. Pada prinsipnya, sebagai kota besar yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa, Jakarta harus menghadapi kenyataan dengan menjadi sekuler yang berarti semakin bebas nilai. Selain itu lanjut Bang Sani, indikator pertumbuhan warga yang hanya dinilai lewat materi dan kebendaan, akan menjadikan kota-kota besar menjadi semakin materialitis. Disamping tentu saja munculnya ancaman demoralisasi terhadap jutaan warganya.
Untuk itu, Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta ini sangat mengharapkan sekali kontribusi alim ulama di Jakarta dalam memperbaiki moral masyarakat. Koreksi dan nasehat ulama pada pemerintah sejatinya memang harus menjadi hal yang rutin dilakukan. Dirinya pun berharap fungsi control ulama terhadap pemerintah (umaro’) jangan sampai hilang.
Dalam kesempatan silaturahim yang digagas oleh Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta, hadir pula Sekjen Dewan Da’wah Islamiyah KH Amlir Syaifa Yasin yang memberikan nasehat kepada sekitar 120-an ulama se-Jakarta yang hadir. Amlir menekankan pentingnya orang-orang yang mengambil jalan untuk menekuni agama (tafaqu fiddiin) untuk berperan sebagai pengingat para pengambil kebijakan seandainya ada aturan yang diterapkan melanggar nilai-nilai agama. “Ulama lah yang harus mengambil peran sebagai pengingat, agar jalan yang ditempuh umaro atau pemerintah tidak melenceng dari tujuan menyejahterakan ummat”, ujar Amlir. Dirinya pun menegaskan pentingnya sinergi yang baik antara umaro dan ulama demi harmoni kehidupan di masyarakat.
Sementara itu, KH Hamdan Rasyid MA dari Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta mengingatkan hadirin tentang bahaya laten yang disebarkan oleh musuh Islam. “Diantaranya memunculkan keragu-raguan di tengah ummat”, ujar Hamdan. Keragu-raguan tersebut adalah terhadap ulama, terhadap hadits dan juga keragu-raguan terhadap Al Qur’an. Hamdan mengakui saat ini, mudah sekali memunculkan keragu-raguan tersebut ditengah masyarakat yang sangat majemuk seperti Jakarta. Untuk itu, justru Hamdan memandang pentingnya ulama ikut ambil bagian di pemerintahan, asalkan untuk Izzul Islam Wal Muslimin. Hal tersebut juga diaminkan oleh Amlir Syaifa Yasin yang menyatakan, “tak mengapa seorang da’I terjun menjadi politisi. Asalkan keda’ian-nya yang menuntun langkah kepolitisiannya!”
