Hidayat: PKS Sudah Praktikkan Untuk Tak Rangkap Jabatan, Tak Sekadar Wacana

Jakarta - Mantan Ketua MPR RI periode 2004-2009, Hidayat Nur Wahid memberikan tanggapan tentang isu rangkap jabatan yang sedang marak diberitakan, baik melalui media cetak maupun online. Kepada Beningpost.com ia mengatakan bahwasanya PKS sudah lama mengkomunikasikan terkait rangkap jabatan, memang sebaiknya tidak melakukan rangkap jabatan.

Hidayat mengaku PKS sudah mempraktikkan bukan hanya mewacanakan. Begitu ketua partai terpilih menjadi pejabat publik, orang yang bersangkutan segera meninggalkan jabatan ketua partai. Atau sebaliknya ketika menjadi ketua partai, dia meninggalkan jabatan publiknya.

 

“Contohnya, ketika Nur Mahmudi menjadi menteri maka beliau meninggalkan jabatan sebagai presiden partai. Lalu, ketika Pak Tifatul dipilih menjadi menteri maka beliau meninggalkan jabatan presidennya digantikan Pak Luthfi, kemudian saat Pak Luthfi kena masalah, beliau segera diganti dan yang menggantikan Pak Anis Matta. Pak Anis Matta juga langsung meninggalkan jabatannya di wakil ketua DPR,” jelasnya kepada Beningpost.com saat dihubungi, Jumat (5/4).

 

Ia menegaskan bahwa PKS sudah dari dulu bukan hanya wacana, tapi sudah mempraktikkan tentang pentingnya untuk tidak rangkap jabatan, karena ia menilai bahwa jabatan-jabatan itu semuanya sangat penting dan semuanya memerlukan sepenuh waktu untuk mengurusi dan memerlukan tanggung jawab serta amanah yang tinggi.

 

Tapi permasalahannya, Hidayat melanjutkan, PKS berkali-kali mengusulkan dalam rapat di DPR terkait hal itu, namun selalu kalah di DPR, sehingga sampai hari ini memang belum ada aturan perundangan yang secara definitif melarang rangkap jabatan itu, jadi inilah permasalahannya.

 

Hidayat menjelaskan sesungguhnya yang paling utama adalah presiden itu harus menjadi contoh terbaiknya. SBY sendiri juga pernah mengimbau kepada para menterinya kalau tidak bisa sepenuh waktu mengurusi kementerian dan masih rebut di partainya, silakan untuk memilih untuk tidak merangkap jabatan. Karenanya memang sangat baik jika beliau menjadi contoh terbaik terhadap apa yang selama ini beliau sampaikan sendiri.

 

“Kata kuncinya ialah biar rakyatlah yang memberikan apakah punishment atau reward terhadap kondisi ini, itu akan dilihat nanti pada pemilu 2014,” tukas mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2000-2004.

 

Lebih jauh, Hidayat menjelaskan bahwa PKS tidak mewacanakan pemakzulan, karena pemakzulan presiden itu diatur dalam UUD. Ia juga menyatakan isu ini tidak bisa dipakai menjadi pintu untuk pemakzulan presiden, karena memang tidak ada yang dilanggar dari sisi UUD. Jadi PKS tidak akan mewacanakan itu.

 

“Tetapi PKS menjadi bagian dari yang mengusulkan dalam perubahan UUD pilpres itu agar presiden ke depan tidak melakukan rangkap jabatan sebagai ketua umum partai,” pungkasnya.

 

http://www.pks-jakarta.or.id/index.php/berita/liputan-media/item/10432-hidayat-pks-sudah-praktikkan-untuk-tak-rangkap-jabatan-tak-sekadar-wacana

Read more »

Ada Google, PKS Pastikan Tak Ikut Kunker Komisi III ke Eropa

Jakarta - Komisi III DPR berencana melakukan kunjungan kerja ke 4 negara Eropa untuk pendalaman Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP dan KUHAP. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, memastikan anggotanya tak akan ikut serta dalam kunker tersebut.

"Kami sudah putuskan sejak akhir 2012 lalu bahwa PKS tidak ikut kunker atau studi banding ke luar negeri sampai selesai masa jabatan (tahun 2014)," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Hidayat menerangkan Fraksi PKS akan lebih fokus pada tugas-tugas di DPR dengan tidak turut pembahasan RUU ke luar negeri. Namun, hal itu bukan berarti PKS tidak melakukan pembahasan.

"Kami juga akan studi banding, kami punya perwakilan di luar negeri. Kami bisa searching ke profesor Google, tapi kami hormati kawan-kawan yang akan berangkat," tuturnya.

"Tapi kami ingatkan betul kunker harus berkualitas, transparan, jangan menambah kesalahan bagi DPR. Tapi itu KUHP dan KUHAP ya bukan santet," lanjut Hidayat.

Soal optimisme pengesahan RUU KUHP dan KUHAP itu, menurut Hidayat memang hal itu jadi tantangan khususnya bagi Komisi III karena sudah puluhan tahun Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial.

"Itu tantangan berat di Komisi III dan pemerintahan, kalaupun belum selesai ya ini sudah bagus sudah dimulai pemerintah (menyerahkan kepada DPR)," ungkapnya.

"Kalau tidak selesai maka itu berarti kita akan langgengkan UU warisan Belanda," imbuh Hidayat.

http://news.detik.com/read/2013/04/02/122718/2209219/10/ada-google-pks-pastikan-tak-ikut-kunker-komisi-iii-ke-eropa?9911012

Read more »

Rumah Aspirasi Hidayat Nur Wahid Diresmikan

Anggota Komisi I dan Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meresmikan Rumah Aspirasi yang bertempat di kantor DPD PKS Kota Solo, Kamis (5/1/2012). Keberadaan Rumah Aspirasi itu adalah mendekatkan Hidayat Nur Wahid sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jateng V yang meliputi Solo, Klaten, Sukoharjo dan Boyolali agar lebih dekat dengan
konstituen.
“Saya percaya kemenangan partai politik itu ditentukan oleh bagaimana kita mengaktualisasikan kehendak-kehendak rakyat. Pembentukan rumah aspirasi ini sebagai salah satu ikhtiar untuk menjembatani kehendak rakyat tersebut,” ujar Hidayat kepada wartawan di sela-sela peresmian, Kamis.
Rumah Aspirasi ini merupakan program nasional yang didirikan di semua daerah pemilihan anggota DPR RI PKS. Secara garis besar ada dua kerja dari Rumah Aspirasi yaitu advokasi dan pemetaan aspirasi rakyat.
“Rumah aspirasi tidak segan-segan untuk melakukan pendampingan terhadap aspirasi yang berkembang dan mempengaruhi kepentingan masyarakat secara signifikan,” imbuhnya.

Read more »

Dorong Jadi Proyek Mobil Nasional, PKS Beri Beasiswa pada Perakit Kiat Esemka

Setelah dipakai Walikota Solo, Joko Widodo, untuk mobil dinas, mobil rakitan siswa SMK Solo dan Kiat Motor itu terus menuai pujian.

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan partainya akan memberikan penghargaan kepada pelajar, guru serta pihak lainnya yang terlibat dalam pembuatan mobil Kiat Esemka. Penyerahan penghargaan akan dilakukan pada perayaan ulang tahun PKS pada 20 April.

“PKS mengapresiasi pembuatan mobil karya siswa SMK dengan memberikan penghargaan, seperti pemberian beasiswa kepada para siswa yang ikut membuat,” kata Hidayat di Solo, Kamis 5 Januari 2012.

Selain siswa, dia melanjutkan, pemberian penghargaan juga akan diserahkan kepada para guru yang melakukan pendampingan perakitan mobil Kiat Esemka. “Guru dan sekolah akan mendapatkan penghargaan,” ujarnya.

Bahkan, Hidayat mengaku, berkat Walikota Solo, Jokowi, mobil produksi SMK tersebut semakin fenomenal dan dikenal. “Tiga pihak ini, yakni  siswa, guru dan walikota pantas mendapatkan apresiasi. Nanti, kami akan berikan penghargaan tanggal 20 April,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mengusulkan agar DPR RI mendukung mobil produksi pelajar SMK Negeri di Solo Jawa Tengah menjadi program mobil nasional (Mobnas). “Kita perlu mengapresiasi karya anak bangsa dari SMK Negeri di Solo. Mereka telah membuktikan mampu membuat mobil yang diberi nama Kiat Esemka,” kata Anis Matta di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Anis Matta, Komisi terkait di DPR RI agar melakukan kunjungan kerja ke Solo guna mempelajari kemungkinan karya para pelajar SMK Negeri di Solo tersebut menjadi program mobil nasional. Komisi terkait di DPR RI, kata dia, perlu mempelajari lebih dalam soal kemungkinan karya tersebut masuk dalam industri otomotif dan menjadi program mobil nasional.

“Bagaimana dukungan pemerintah dan swasta untuk menjadikan karya anak bangsa tersebut sebagai proyek nasional,” katanya.

Mulai Diminati Para Tokoh

Sejumlah petinggi partai politik dan pejabat pun ikut memesan mobil Esemka, mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, hingga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono.  “Lalu, ada lagi Roy Suryo, Guruh Soekarnoputra, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Aria Bima, dan kepala Dinas Tata Kota Jakarta (Wiryatmoko),” kata pemilik bengkel Kiat, Sukiat, kepada media, Kamis 5 Januari 2012.

Selain itu, dia menambahkan, ada pemesan dari kalangan artis seperti Ginanjar dan Garin Nugroho. “Sebagian besar memesan tipe SUV,” jelas Sukiat.

Selain Agung Laksono, menurut Sukiat, pemesan dari kalangan menteri adalah Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM. “Mereka memesan lewat telepon atau SMS,” imbuhnya.

Read more »

Syaikh Muhammad Badi’: Ikhwanul Muslimin Semakin Mendekati Khilafah Islamiyah

Ikhwanul Muslimin semakin dekat untuk mencapai “tujuan akhir” yang ditetapkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin  Hasan Al Banna pada tahun 1928. Proyek ini dimulai dengan pembentukan pemerintahan dan berakhir dengan pembentukan sebuah khilafah Islamiyah, kata Syaikh Muhammad Badi’, Mursyid ‘Amm Ikhwanul Muslimin di Mesir pada hari Kamis kemarin (29/12), dalam pesan mingguannya di situs resmi kelompok tersebut.
Ketika Ikhwanul Muslimin pertama memulai misinya, mereka bertujuan untuk membimbing dan mendukung kebangkitan bangsa sehingga dapat memperoleh kembali posisinya setelah lama mengalami keterlambatan dan resesi, Badie mengatakan.
Dia melanjutkan dengan menjelaskan dua tujuan yang digariskan oleh Imam Hasan Al Banna di konferensi keenam jamaah Ikhwanul Muslimin. Tujuan pertama adalah untuk meningkatkan jumlah keanggotaan jamaah. Yang kedua adalah pembentukan sebuah rencana jangka panjang untuk melakukan reformasi dari semua aspek kehidupan masyarakat.
Imam Hasan Banna menentukan tahap di mana tujuan akhir dapat dicapai, kata Syaikh Muhammad Badi’. Langkah pertama adalah pembinaan individu, keluarga, lingkungan masyarakat, sistem pemerintahan, dan akhirnya membangun sistem khilafah Islamiyah.
Dalam pesannya Kamis kemarin, pemimpin Ikhwan mengaitkan Arab Spring dengan tujuan akhir dari Ikhwan, mengatakan bahwa pemberontakan bermaksud untuk mencapai target tertentu, di mana mereka menolak untuk berkompromi.
“Dalam musim semi Arab tekad revolusioner rakyat untuk mencapai target tertentu di mana mereka setuju, dan tidak pernah berkompromi, merupakan faktor utama dalam menjatuhkan rezim yang menindas dan setiap organisasi yang korup. Kita sekarang semakin dekat untuk mencapai kebaikan yang lebih besar untuk mendirikan sebuah rezim yang berkuasa yang sesuai dengan yang kita inginkan termasuk semua lembaga dan elemen,” kata Syaikh Muhammad Badi’.
Dia menuduh para penentang Ikhwanul Muslimin berusaha menghalangi jamaah dengan menciptakan konflik-konflik yang tidak perlu, yang pada kenyataannya hanya dalih untuk merobek persatuan bangsa dan membatalkan revolusi.
“Kami, setelah majelis syura, akan bergerak maju, dan kami berkomitmen untuk mencapai tujuan bangsa dan revolusi yang kami inginkan, termasuk mewakili jutaan rakyat Mesir di parlemen dan mulai pembentukan lembaga negara yang adil, ” kata Syaikh Muhammad Badi’ menegaskan.

Read more »

PKS dukung dana haji dikelola lembaga keuangan syari'ah

Jakarta (14/12) Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat, mendukung hasil Ijtima Sanawi/Pertemuan Tahunan ke 7 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merekomendasikan Pengelolaan Dana Haji di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) guna menjaga kehalalan sumber-sumber dana yang di gunakan jama’ah dalam melakukan ibadah hajinya. “Hal ini merupakan rencana yang sangat baik dan harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan ummat Islam demi menjaga kemabruran haji seseorang,” kata Surahman di Jakarta, Rabu (14/12).

Menurut Politisi senior PKS ini, maksud dikelolanya dana haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah untuk mengantisipasi tercampurnya dana haji sesorang dengan unsur-unsur yang tidak jelas kehalalannya / riba.  “Karena ketika sumber dana haji yang digunakan seseorang tercampur/terkontaminasi dengan unsur-unsur yang  tidak halal/haram, maka pada saat itu pula malaikat menolak haji yang dilakukan seseorang,” jelasnya.

Dalam pandangan Surahman, sudah saatnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengambil peran penting ini untuk menjaga kebaikan jamaah dalam menunaikan haji sesuai dengan syariat ditentukan. Dengan adanya rekomendasi DSN-MUI, lanjut Surahman, harapannya  semakin banyak jamaah haji kita yang mendapat predikat haji yang mabrur dari sisi Allah SWT. “Ketika seseorang telah mendapatkan peringkat haji yang mabrur, maka banyak kebaikan yang akan di sampaikan kepada masyarakat dan bangsa ini kedepannya,” ungkap Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS ini.

Karena itu, di Komisi VIII Surahman akan mengusulkan revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelengaraan Ibadah Haji khususnya pasal 22 guna memberikan peluang kepada LKS agar dapat mengelola dana haji. “Rekomendasi DSN-MUI harus dijadikan dasar kebijakan perbaikan pengelolaan haji di masa yang akan datang,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X ini.

Read more »