Ini Dia Jadwal dan Tahapan Pemilukada DKI 2012

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah memutuskan jadwal dan tahapan resmi penyelenggaraan untuk Pemilukada DKI 2012. Keputusan tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

Menurut Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Juri Ardiantoro, tidak ada perubahan jadwal pemungutan suara dari hasil rapat di awal.

"Pemungutan suara pada Rabu, 11 Juli 2012. Jadwal ini dianggap paling tepat," kata Juri kepada detikcom, Rabu (14/12/2011).

Untuk proses pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur baik dari parpol maupun independen dilakukan mulai tanggal 13-19 Maret 2012. Hanya saja, untuk calon gubernur yang berasal dari perseorangan atau independen harus sudah menyerahkan dokumen dukungan berupa KTP warga DKI pada tanggal 8 sampai 12 Februari 2012.

"Sekurang-kurangnya menyerahkan 407.340 dukungan atau 4 persen dari penduduk Jakarta 10.183.498 jiwa," katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, untuk calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol ada dua mekanisme yang bisa dipilih saat akan mengajukan calonnya.
Partai politik (parpol) atau gabungan parpol harus memiliki suara sah paling rendah 15 persen atau 539.986 suara sah dari total jumlah suara sah pada Pemilu DPRD DKI Jakarta 2009 lalu sebesar 3.599.906 suara. Dengan demikian, parpol atau gabungan parpol tersebut dapat mengajukan pasangan apabila memiliki kursi paling rendah 15 kursi dari jumlah kursi yang ada di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2009-2014 sebanyak 94 kursi.

Untuk jadwal kampanye sendiri, rencananya dimulai sejak 24 Juni sampai 7 Juli 2012. Lalu diberikan waktu masa tenang sebelum pemungutan sejak tanggal 8 Juli hingga 10 Juli 2012.

"Untuk rekap hasil pemungutan suara terakhir seluruhnya di provinsi dijadwalkan 19-20 Juli. Sedangkan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Gubernur dan Wakil Gubernur pada 7 Oktober 2012 bertepatan dengan masa habis periode ini," papar Juri

Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tahun ini diperkirakan menjadi 7,5 juta. Data itu berdasarkan sumber dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"Tapi itu belum pasti. Kita masih menunggu DP4 resminya dari Dinas Kependudukan paling lama 12 Februari 2012. Agar pada tanggal 13 April bisa diumukan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan pada 13 April. Dan jika pun ada perbaikan, pada 20 sampai 22 Mei Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa diumumkan dan disahkan," jelasnya.

Read more »

Menkominfo: Jadikan IT Wasilah Dakwah

Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) jombang kedatangan dosen spesial kemarin (17/12). Maklum saja, yang memberikan pencerahan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI) Ir. H. Tifatul Sembiring. Bertempat di Plaza Unipdu, para mahasiswa juga berkesempatan berdialog dengan menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Acara yang dikemas dalam bentuk kuliah umum tersebut berlangsung gayeng. Dalam sambutannya, Rektor Unipdu, Prof. Dr. H. Ahmad Zahro menyatakan panitia sudah melakukan persiapan habis-habisan guna menghormati pak menteri. "Sampai backdrop-nya juga ada garis kuning hitamnya segala," ungkap Prof. Zahro yang disambut tepuk tangan undangan dan mahasiswa.

unipdu-kominfo-6Menkominfo memberikan kuliah umum dengan tema "Kemampuan Daya Saring Informasi Dalam Menciptakan Iklim KemahasiswaanYang Berakhlaqul Karimah", dengan dipandu oleh Wakil Rektor Unipdu Bidang Akademik Drs. H. M. Zaimuddin W. As'ad, MS. (Gus Zuem) kuliah umum berlangsung serius namun santai, dengan gaya khasnya yang luwes Gus Zuem mampu mengimbangi menkominfo. Bahkan, rektor memuji kepiawaian Gus Zuem tersebut, "Sungguh luar biasa, ini mewakili citra akademisi Unipdu yang cerdas, Gus Zuem cocok jadi menteri" ungkap beliau.

Menkominfo menyinggung tentang tiga tugas utama kementeriannya, yakni di wilayah broadcasting, telekomunikasi dan internet. Boleh jadi karena audiensnya adalah mayoritas santri, Menkominfo kembali mengingatkan tentang pentingnya menguasai teknologi informasi untuk kegiatan dakwah. "Para dai harus punya strategi dan cara dalam berdakwah, Teknologi Informasi adalah bagian dari wasilah atau sarana dalam berdakwah", terangnya.

Para da'i dan guru, menurut menteri asal tanah minang tersebut, juga harus mengikuti perkembangan teknologi agar dakwahnya bisa diterima umat. Hanya saja, cepatnya perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak negatif yang harus disaring. "Ini yang menjadi tantangan bagi para guru dan dai dalam menjaga umat" tambahnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan sumbangan secara simbolis berupa laptop untuk civitas akademika Unipdu. Do'a bersama yang dipimpin oleh Ketua Majlis Pimpinan Pondok Pesantren Darul 'Ulum KH. Dimyathi Romly, SH. menjadi acara pamungkas dalam rangkaian kuliah umum semester ganjil 2011 ini.

Read more »

Politisi Demokrat puji menteri dari PKS

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan memberikan pujian ke Menkominfo Tifatul Sembiring karena telah menjalankan fungsinya sebagai pembantu presiden yang baik. 


"Ia tetap kader yang baik dari partainya. ‎Dari sisi politis dan strategis, ia sadar dirinya pembantu Presiden," ungkap Ramadhan kepada wartawan, Rabu (4/1). 


Menurut Ramadhan, ada beberapa menteri dari kalangan partai tertentu yang terlihat tidak menjalankan fungsinya membantu presiden secara penuh.  "Menteri yang seharusnya membela pemerintah justru diam saja," ujarnya. 


Kata Ramadhan, terdapat juga menteri yang dari partai itu lebih politis ke parpol di saat dibutuhkan Presiden SBY. "Terlihat tidak total sebagai pembantu presiden," jelas Ramadhan. 


Ramadhan juga mengatakan, ada juga menteri yang tidak punya inisiatif karena harus diarahkan dari atas. "Menteri ini bingung sendiri, harus ada yang mengarahkan dari atas," paparnya. 


Sebagaimana berita sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, menteri yang tidak membela pemerintah akan direkomendasikan untuk dicopot

Read more »

Rumah Aspirasi Hidayat Nur Wahid Diresmikan

Anggota Komisi I dan Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meresmikan Rumah Aspirasi yang bertempat di kantor DPD PKS Kota Solo, Kamis (5/1/2012). Keberadaan Rumah Aspirasi itu adalah mendekatkan Hidayat Nur Wahid sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jateng V yang meliputi Solo, Klaten, Sukoharjo dan Boyolali agar lebih dekat dengan
konstituen.
“Saya percaya kemenangan partai politik itu ditentukan oleh bagaimana kita mengaktualisasikan kehendak-kehendak rakyat. Pembentukan rumah aspirasi ini sebagai salah satu ikhtiar untuk menjembatani kehendak rakyat tersebut,” ujar Hidayat kepada wartawan di sela-sela peresmian, Kamis.
Rumah Aspirasi ini merupakan program nasional yang didirikan di semua daerah pemilihan anggota DPR RI PKS. Secara garis besar ada dua kerja dari Rumah Aspirasi yaitu advokasi dan pemetaan aspirasi rakyat.
“Rumah aspirasi tidak segan-segan untuk melakukan pendampingan terhadap aspirasi yang berkembang dan mempengaruhi kepentingan masyarakat secara signifikan,” imbuhnya.

Read more »

Dorong Jadi Proyek Mobil Nasional, PKS Beri Beasiswa pada Perakit Kiat Esemka

Setelah dipakai Walikota Solo, Joko Widodo, untuk mobil dinas, mobil rakitan siswa SMK Solo dan Kiat Motor itu terus menuai pujian.

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan partainya akan memberikan penghargaan kepada pelajar, guru serta pihak lainnya yang terlibat dalam pembuatan mobil Kiat Esemka. Penyerahan penghargaan akan dilakukan pada perayaan ulang tahun PKS pada 20 April.

“PKS mengapresiasi pembuatan mobil karya siswa SMK dengan memberikan penghargaan, seperti pemberian beasiswa kepada para siswa yang ikut membuat,” kata Hidayat di Solo, Kamis 5 Januari 2012.

Selain siswa, dia melanjutkan, pemberian penghargaan juga akan diserahkan kepada para guru yang melakukan pendampingan perakitan mobil Kiat Esemka. “Guru dan sekolah akan mendapatkan penghargaan,” ujarnya.

Bahkan, Hidayat mengaku, berkat Walikota Solo, Jokowi, mobil produksi SMK tersebut semakin fenomenal dan dikenal. “Tiga pihak ini, yakni  siswa, guru dan walikota pantas mendapatkan apresiasi. Nanti, kami akan berikan penghargaan tanggal 20 April,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mengusulkan agar DPR RI mendukung mobil produksi pelajar SMK Negeri di Solo Jawa Tengah menjadi program mobil nasional (Mobnas). “Kita perlu mengapresiasi karya anak bangsa dari SMK Negeri di Solo. Mereka telah membuktikan mampu membuat mobil yang diberi nama Kiat Esemka,” kata Anis Matta di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Anis Matta, Komisi terkait di DPR RI agar melakukan kunjungan kerja ke Solo guna mempelajari kemungkinan karya para pelajar SMK Negeri di Solo tersebut menjadi program mobil nasional. Komisi terkait di DPR RI, kata dia, perlu mempelajari lebih dalam soal kemungkinan karya tersebut masuk dalam industri otomotif dan menjadi program mobil nasional.

“Bagaimana dukungan pemerintah dan swasta untuk menjadikan karya anak bangsa tersebut sebagai proyek nasional,” katanya.

Mulai Diminati Para Tokoh

Sejumlah petinggi partai politik dan pejabat pun ikut memesan mobil Esemka, mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, hingga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono.  “Lalu, ada lagi Roy Suryo, Guruh Soekarnoputra, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Aria Bima, dan kepala Dinas Tata Kota Jakarta (Wiryatmoko),” kata pemilik bengkel Kiat, Sukiat, kepada media, Kamis 5 Januari 2012.

Selain itu, dia menambahkan, ada pemesan dari kalangan artis seperti Ginanjar dan Garin Nugroho. “Sebagian besar memesan tipe SUV,” jelas Sukiat.

Selain Agung Laksono, menurut Sukiat, pemesan dari kalangan menteri adalah Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM. “Mereka memesan lewat telepon atau SMS,” imbuhnya.

Read more »

ANIS: Mobil Esemka Milik Rakyat

Wakil Ketua DPR Anis Matta memuji mobil Kiat Esemka hasil karya siswa SMK 1 Solo, Jawa Tengah.

Untuk itu DPR perlu menindaklanjuti hasil ini dengan meninjau langsung mobil tersebut guna memastikan apakah mobil ini layak diangkat sebagai produksi nasional.

"Kita perlu apresiasi kerja teman-teman SMK di Solo. Kedua, ada bagusnya kalau komisi yang terkait di DPR melakukan kunjungan ke sana dan mempelajari kemungkinan kita mem-back up, memberikan support menjadi program nasional," ujar Anis di Gedung DPR, Senayan, Rabu (4/1/2012).

Menurutnya, perlunya peninjauan langsung terhadap produksi mobil ini untuk melihat apakah produksi mobil Kiat Esemka ini bisa diangkat sebagai produksi berskala nasional.

Walaupun produksinya sudah mencapai 200 unit, jumlah itu belum bisa diangkat dalam skala industri. Karena jumlah produksinya harus melebihi jumlah tersebut.

"Kita mau pelajari apakah ini bisa masuk ke dalam skala industri. Supaya mobil ini tidak hanya jadi mobil dinas, tapi dipakai oleh rakyat kecil. Itu sudah lama kita rindukan adanya mobil nasional seperti," jelasnya

Read more »

PKS Minta Oknum Polisi Penganiaya AAL Dipidana

Jakarta - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi meminta aparat kepolisian menindak oknum petugas yang memukul AAL dalam kasus pencurian sandal yang dilakukannya. Pasalnya jika AAL bisa dikenakan pidanan lima tahun, maka oknum polisi tersebut juga harus dikenakan pidana.

"AAL yang dituduh mencuri sandal seorang polisi harus diancam dengan pidana 5 tahun, lebay banget. Memang kita tidak bisa membenarkan tindakan AAL yang mencuri sandal polisi, namun pemukulan atas AAL oleh oknum polisi kepada AAL agar mengakui telah mencuri juga tidak dapat dibenarkan," ujar Aboe Bakar kepada INILAH.COM, Kamis (5/1/2012).

Menurutnya, atas aksi pemukulan itu seharusnya oknum polisi tersebut dikenakan sanksi pidana tentang perlindungan anak karena telah melakukan kekerasan terhadap AAL.

"Kenapa oknum ini hanya dikenai sanksi disiplin, bukankah seharusnya dia bisa dikenai tindak pidana dan juga perlindungan anak, paling tidak kan diancam 15 tahun penjara," jelasnya.

Aboe Bakar menilai dengan kasus AAL kembali membuktikan penegakan hukum di Indonesia masih belum memenuhi rasa keadilan publik. Sebab dari kasus itu yang diproses secara hukum hanya AAL saja. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi.

"Coba bandingkan saja dengan oknum polisi yang sudah menghilangkan nyawa orang, hanya dikenai sanksi disiplin," ungkapnya.

Untuk itu, Kapolri diminta peka atas serangkaian aksi pengumpulan sendal dibeberapa tempat, karena itu merupakan kritikan pedas untuk institusi Polri. "Saya berharap para penegak hukum bisa melihat kasus ini dengan hati nurani," katanya.

Hakim Pengadilan Negeri Palu, Rabu (4/1/2012) malam, memvonis terdakwa AAL (15) bersalah dalam kasus kasus pencurian sandal jepit milik seorang anggota polisi.

Namun, hakim sidang Romel Tambubolan tidak menjatuhkan hukuman kurungan penjara melainkan dikembalikan ke orang tua untuk mendapatkan pembinaan.

Dalam persidangan, hakim Pengadilan Negeri Palu, Rabu (4/1/2012) malam, memutuskan sandal jepit yang diperkarakan oleh anggota polisi di Polda Sulawesi Tengah ternyata bukan milik yang bersangkutan.

Namun demikian pengadilan tetap memutuskan terdakwa AAL (15) bersalah dan terbukti bahwa siswa salah satu SMK di Kota Palu tersebut mengambil barang yang bukan miliknya.

"Terlepas siapa pemilik sandal tersebut, tetapi terdakwa terbukti mengambil sandal yang bukan miliknya," kata hakim Romel Tampubolon pada sidang pembacaan putusan kasus sandal jepit itu.

Romel mengatakan, meski sandal jepit merek Ando yang diperkarakan Briptu Ahmad Rusdi Harahap, seorang anggota polisi di Polda Sulawesi Tengah tersebut bukan miliknya, tetapi terdakwa mengambil barang bukan miliknya sehingga terdapat unsur melawan hukum. [bar]

Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/1815445/pks-minta-oknum-polisi-penganiaya-aal-dipidana

Read more »