Inilah Alasan Resmi PKS Menolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Bahan bakar minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat. BBM merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 ini. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena banyak mudharat dibandingkan manfaat bagi rakyat. Penolakan PKS didasari oleh sejumlah argumentasi sebagai berikut:

1. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Menurut perhitungan pemerintah rakyat miskin akan bertambah 4 juta jiwa lebih. Perhitungan pemerintah ini secara umum sangat konservatif. Dampak terhadap kemiskinan akan lebih besar dan bahkan juga akan menambah jumlah masyarakat yang mendekati miskin (near poor) semakin besar. Peneliti LIPI memperkirakan rakyat miskin akan bertambah 25 juta jiwa karena kebijakan ini.

2. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dampak inflasi (keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli) secara keseluruhan akan sangat besar, mengingat akan memasuki bulan-bulan dengan inflasi cukup tinggi, yaitu tahun ajaran baru sekolah, Ramadhan dan Idul Fitri.

3. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan merusak perekonomian yang sudah mengalami perlambatan serius. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2013 sedang melambat menjadi hanya 6,02% atau terendah selama 3 tahun terakhir dengan tren yang terus menurun. Pelemahan pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas dari pengeluaran konsumsi pemerintah yang melambat. 

Satu-satunya komponen yang menunjukkan pertumbuhan yang masih cemerlang adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Konsumsi rumah tangga sebagai penghela perekonomian masih sangat penting, dan akan menjadi buruk ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan.

4. Tidak ada fluktuasi harga minyak dunia yang mengharuskan pemerintah menaikan harga BBM. Miskinnya alasan pemerintah dalam rencana menaikan harga BBM tahun 2013 diakibatkan kegagalan pengendalian kuota BBM dan pengembangan energi alternatif selain minyak bumi. Kuota BBM melonjak drastis selama 3 tahun terakhir hingga 45 juta kiloliter, bahkan kuota diprediksi akan terlewati hingga 50 juta kiloliter. 

Kuota BBM yang semakin melonjak ini disebabkan karena kegagalan pengembangan energi alternatif baik untuk sektor transportasi, pembangkit listrik dan pabrik. Infrastuktur BBG tidak dibangun secara progressif, bahkan sejumlah SPBG ditutup karena kesulitan pasokan gas, sementara hasil gas bumi Indonesia di ekspor ke luar negeri.

5. Subsidi BBM yang terlalu besar juga diakibatkan oleh kelalaian impor BBM yang telah dilakukan pemerintah selama bertahun-tahun. BBM yang diimpor pemerintah adalah BBM berkualitas Pertamax (RON 90 dan 92) karena BBM RON 88 sudah jarang diproduksi negara lain. Untuk menghasilkan BBM jenis Premium, maka pemerintah harus menurunkan RON nya menjadi 88, yaitu dengan mencampurkan BBM Impor tersebut dengan Naptha (cairan perubah angka oktan). Praktik seperti ini justru meningkatkan biaya BBM hingga harga keekonomian Premium menjadi lebih mahal dari Pertamax. Sehingga besaran subsidi BBM secara keseluruhan membengkak.

6. Pemerintah tidak serius membangun kilang-kilang minyak dalam negeri. Selain impor BBM meningkat, impor minyak mentah juga terus terjadi karena minyak mentah hasil perut bumi Indonesia diekspor. Minyak mentah Indonesia diekspor karena tidak sesuai dengan spesifikasi kilang minyak dalam negeri, dan tidak ada upaya serius untuk membangun kilang minyak tersebut.

7. Penghapusan subsidi BBM merupakan bagian dari skenario besar memperbesar mekanisme pasar dalam ekonomi Indonesia. Kebijakan penghapusan subsidi BBM bukan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan kebijakan liberalisasi ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemisahan (unbundling) industri hilir Pertamina dan UU Migas No. 22/2001 yang semakin membuka peluang bagi perusahaan multi-nasional untuk memperluas pasar hingga tingkat distribusi dan ritel.

8. Ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM dalam APBNP 2013 kemungkinan besar akan membutuhkan tambahan. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM maka tentunya tidak diperlukan dana untuk kompensasi yang berpotensi bermasalah. Untuk menutupi kekurangan dana pemerintah masih mungkin mendisain postur APBNP 2013 agar tidak meningkatkan defist dengan beberapa cara, sehingga masih dibawah batas yang dibolehkan Undang-undang sebesar 3% dari PDB.

Alternatif untuk menutup kekurangan dana adalah dengan sedikit mengubah postur APBNP 2013, diantaranya dengan:

a. Pemerintah dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2012 mencapai Rp69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp34 triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2013.

b. Pemerintah dapat mempertahankan atau meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan memungkinkan dioptimalisasi. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik.

c. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.

9. Menjelang Pemilu 2014, rencana kenaikan harga BBM ini sangat bermotif politik, apalagi ditambah rencana menggelontorkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Artinya, kebijakan ini tidaklah murni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun, semata-mata kepentingan politik jangka pendek.

Demikianlah bayanat ini dikeluarkan untuk menjadi dasar seluruh pengurus dan kader PKS dalam bersikap terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah.

Read more »

Hujatan Media membuat PKS Perkasa

Jakarta - Mencermati perhelatan partai politik menjelang pemilu 2014 dari hari ke hari semakin menarik. Masing-masing partai tengah melakukan pemanasan dan uji coba taktik, strategi, dan jurus-jurus jitu untuk meraih simpati warga di seantero nusantara. Sikutan dan senggolan antar partai pun semakin sering terjadi baik yang dilakukan dengan cara halus maupun agak kasar. Hal itu pun menghiasi berita-berita di media.

Kasus-kasus yang menimpa kader suatu partai politik pun dipolitisasi sedemikian rupa dengan tujuan penjelekan citra dan pembunuhan karakter partai. Bahkan, bila memungkinkan bukan hanya sekedar pembunuhan karakter partai, namun untuk tujuan pembubaran dan penghancuran partai sehancur-hancurnya sehingga ia tidak memiliki ruang gerak lagi di negeri ini. Namun hal yang disebutkan terakhir sulit dilakukan di negara Indonesia yang menganut paham demokrasi.
Kasus yang menimpa Partai Demokrat (PD) misalnya, di mana KPK telah berhasil menyeret dua elit PD, Muhammad Nazarudin dan Angelina Sondakh ke kursi persidangan yang berakhir dengan vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya harus rela menjalani kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk beberapa tahun ke depan. Menyusul tersangkanya Andi Malarangeng mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga RI dan Anas Urbaningrum sang mantan Ketua Umum PD. Media pun mem bolw up habis-habisan berita tersebut yang berdampak kepada melorotnya elektabilitas PD di mata publik.

Tak terkecuali kasus yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Rangkaian peristiwa yang menimpa partai dakwah ini kerap menjadi bahan pemberitaan media lokal maupun nasional. Peristiwa penangkapan LHI yang menurut sebagian kalangan sarat dengan kejanggalan itu, sedemikian rupa di blow up media habis-habisan. Bahkan saking dahsyatnya isu yang digulirkan sejumlah media nasional, sampai-sampai hampir seluruh masyarakat di republik ini memprediksi akan terjadinya kiamat pada PKS kala itu.

Namun prediksi manusia tak selamanya bertepatan dengan kehendak-Nya, justru yang terjadi malah sebaliknya, kasus LHI berhasil membangkitkan semangat kader PKS yang semula ikut hanyut terbawa arus tsunami pemberitaan media. Bertolak dari orasi politik perdana yang digelorakan oleh Anis Matta di gedung DPP PKS pasca pelantikannya menjadi Presiden PKS menggantikan LHI, seluruh kader PKS di seantero nusantara bangkit menyingsingkan baju dan bergandengan tangan, siap membela kebenaran, dan menegakkan keadilan di bumi pertiwi.

Walhasil tak lama kemudian, PKS berhasil memenangkan dua pemilukada bergengsi di Indonesia yakni di JABAR dan SUMUT. Itulah fakta pertama yang menunjukkan bahwa hujatan media membuat PKS perkasa.

Kasus kedua mengenai peristiwa rencana penyitaan lima mobil di gedung Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS oleh tim penyidik KPK yang diduga terkait dengan kasus yang menimpa LHI. Dalam peristiwa ini, media kembali mem blow up berita tersebut dengan nada mendiskreditkan PKS, di mana PKS dipersepsikan menghalang-halangi petugas KPK yang hendak menyita lima mobil di kantor DPP PKS.

Padahal Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi PKS, Mardani Ali Sera dan Kuasa Hukum LHI, Zainudin Paru, menegaskan bahwa terjadinya ‘penghalangan’ oleh keamanan DPP PKS pada Senin malam dan Selasa sore karena alasan petugas KPK tidak membawa surat tugas penyitaan dan terkesan arogan.

Sehingga mereka para petugas keamanan tetap menjalankan tugasnya mengamankan segala benda yang ada di gedung. Namun demikian hal itu dibantah oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi, ia menyatakan bahwa petugas KPK sudah dibekali surat tugas. Versi manakah yang benar?

Terlepas dari adanya dua versi, yakni versi juru bicara KPK atau versi Kominfo PKS, penulis mempercayai bahwa peristiwa ini pun akan membangkitkan kembali semangat para kader PKS untuk melakukan pembelaan terhadap partainya yang terkesan didzalimi, mereka siap menyingsingkan baju dan bergandengan tangan untuk menghantarkan PKS ke posisi 3 besar pada pemilu 2014 mendatang.

Partai kader yang solid seperti PKS tidak mudah diombang-ambing oleh opini media. Apalagi kader partai tersebut rata-rata dari kalangan terdidik, kritis, memahami platform perjuangan partai, dan memiliki idealisme. Ketika ancaman dan hantaman datang menerjang, mereka akan siap siaga menepisnya dengan segala potensi yang dimiliki guna menjaga eksistensi partai di bumi nusantara tercinta.

Barangkali kader PKS patut berterima kasih kepada media dengan segala bentuk pemberitaannya yang terkadang menyanjung atau memicu adrenalin mereka. Diakui ataupun tidak, pemberitaan media tentang PKS, sama ada yang positif maupun negatif memiliki peran besar dalam mengangkat popularitas PKS di mata publik. Bukanlah hal yang absurd bila hantaman-hantaman media yang berlangsung secara kontinyu, akan melejitkan PKS hingga menuju ke puncak keperkasaannya dan menjadi kuda hitam di pemilu tahun 2014. Hujatan Media Membuat PKS Perkasa . Semoga.

Salam sukses dari pecinta kebenaran.

Read more »

Hidayat: PKS Sudah Praktikkan Untuk Tak Rangkap Jabatan, Tak Sekadar Wacana

Jakarta - Mantan Ketua MPR RI periode 2004-2009, Hidayat Nur Wahid memberikan tanggapan tentang isu rangkap jabatan yang sedang marak diberitakan, baik melalui media cetak maupun online. Kepada Beningpost.com ia mengatakan bahwasanya PKS sudah lama mengkomunikasikan terkait rangkap jabatan, memang sebaiknya tidak melakukan rangkap jabatan.

Hidayat mengaku PKS sudah mempraktikkan bukan hanya mewacanakan. Begitu ketua partai terpilih menjadi pejabat publik, orang yang bersangkutan segera meninggalkan jabatan ketua partai. Atau sebaliknya ketika menjadi ketua partai, dia meninggalkan jabatan publiknya.

 

“Contohnya, ketika Nur Mahmudi menjadi menteri maka beliau meninggalkan jabatan sebagai presiden partai. Lalu, ketika Pak Tifatul dipilih menjadi menteri maka beliau meninggalkan jabatan presidennya digantikan Pak Luthfi, kemudian saat Pak Luthfi kena masalah, beliau segera diganti dan yang menggantikan Pak Anis Matta. Pak Anis Matta juga langsung meninggalkan jabatannya di wakil ketua DPR,” jelasnya kepada Beningpost.com saat dihubungi, Jumat (5/4).

 

Ia menegaskan bahwa PKS sudah dari dulu bukan hanya wacana, tapi sudah mempraktikkan tentang pentingnya untuk tidak rangkap jabatan, karena ia menilai bahwa jabatan-jabatan itu semuanya sangat penting dan semuanya memerlukan sepenuh waktu untuk mengurusi dan memerlukan tanggung jawab serta amanah yang tinggi.

 

Tapi permasalahannya, Hidayat melanjutkan, PKS berkali-kali mengusulkan dalam rapat di DPR terkait hal itu, namun selalu kalah di DPR, sehingga sampai hari ini memang belum ada aturan perundangan yang secara definitif melarang rangkap jabatan itu, jadi inilah permasalahannya.

 

Hidayat menjelaskan sesungguhnya yang paling utama adalah presiden itu harus menjadi contoh terbaiknya. SBY sendiri juga pernah mengimbau kepada para menterinya kalau tidak bisa sepenuh waktu mengurusi kementerian dan masih rebut di partainya, silakan untuk memilih untuk tidak merangkap jabatan. Karenanya memang sangat baik jika beliau menjadi contoh terbaik terhadap apa yang selama ini beliau sampaikan sendiri.

 

“Kata kuncinya ialah biar rakyatlah yang memberikan apakah punishment atau reward terhadap kondisi ini, itu akan dilihat nanti pada pemilu 2014,” tukas mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2000-2004.

 

Lebih jauh, Hidayat menjelaskan bahwa PKS tidak mewacanakan pemakzulan, karena pemakzulan presiden itu diatur dalam UUD. Ia juga menyatakan isu ini tidak bisa dipakai menjadi pintu untuk pemakzulan presiden, karena memang tidak ada yang dilanggar dari sisi UUD. Jadi PKS tidak akan mewacanakan itu.

 

“Tetapi PKS menjadi bagian dari yang mengusulkan dalam perubahan UUD pilpres itu agar presiden ke depan tidak melakukan rangkap jabatan sebagai ketua umum partai,” pungkasnya.

 

http://www.pks-jakarta.or.id/index.php/berita/liputan-media/item/10432-hidayat-pks-sudah-praktikkan-untuk-tak-rangkap-jabatan-tak-sekadar-wacana

Read more »

Besok PKS serahkan DCS

Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan serentak menyerahkan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah esok Selasa (9/4).

"Kami akan menyerahkan DCS pada hari pertama yaitu 9 April 2013, sebagai tanda bahwa kami mempersiapkan calon kami jauh-jauh hari," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin di Jakarta, Senin.

Untuk di DKI Jakarta sendiri, PKS mengajukan calon dari mantan kandidat gubernur dan wakil gubernur yang pernah bertarung di Jakarta.

"Kami mengajukan Adang Dorojatun untuk daerah pemilihan Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu, Hidayat Nur Wahid dan Dani Anwar untuk Jakarta Selatan dan Pusat, serta Ahmad Zainudin untuk Jakarta Timur," ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, para calon anggota DPRD tersebut dipilih karena dinilai sudah mengenal Jakarta dan masyarakatnya dengan baik, maka mereka dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat Jakarta.

PKS mengajukan 101 calon anggota DPRD DKI Jakarta dan 10 persennya calon petahana.

"Perlu diketahui, di kursi dewan kita pada 2004 menduduki peringkat satu, 2009 peringkat dua dan pada 2014 ini kami akan berupaya mencapai nomor satu kembali," ujar Nurdin.

Terkait keterwakilan 30 persen perempuan dalam DCS DPRD DKI Jakarta, PKS memberikan 36 persen nama caleg sementara perempuan untuk diajukan ke KPUD.

Nurdin melanjutkan, PKS berupaya menjaga komitmen para kadernya melalui Kartu Simpul Pemenangan sebagai tanda keanggotaan dan dedikasi para kader.

PKS mengaku siap menghadapi Pemilihan Umum 2014, demikian Nurdin.

Read more »

Ada Google, PKS Pastikan Tak Ikut Kunker Komisi III ke Eropa

Jakarta - Komisi III DPR berencana melakukan kunjungan kerja ke 4 negara Eropa untuk pendalaman Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP dan KUHAP. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, memastikan anggotanya tak akan ikut serta dalam kunker tersebut.

"Kami sudah putuskan sejak akhir 2012 lalu bahwa PKS tidak ikut kunker atau studi banding ke luar negeri sampai selesai masa jabatan (tahun 2014)," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Hidayat menerangkan Fraksi PKS akan lebih fokus pada tugas-tugas di DPR dengan tidak turut pembahasan RUU ke luar negeri. Namun, hal itu bukan berarti PKS tidak melakukan pembahasan.

"Kami juga akan studi banding, kami punya perwakilan di luar negeri. Kami bisa searching ke profesor Google, tapi kami hormati kawan-kawan yang akan berangkat," tuturnya.

"Tapi kami ingatkan betul kunker harus berkualitas, transparan, jangan menambah kesalahan bagi DPR. Tapi itu KUHP dan KUHAP ya bukan santet," lanjut Hidayat.

Soal optimisme pengesahan RUU KUHP dan KUHAP itu, menurut Hidayat memang hal itu jadi tantangan khususnya bagi Komisi III karena sudah puluhan tahun Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial.

"Itu tantangan berat di Komisi III dan pemerintahan, kalaupun belum selesai ya ini sudah bagus sudah dimulai pemerintah (menyerahkan kepada DPR)," ungkapnya.

"Kalau tidak selesai maka itu berarti kita akan langgengkan UU warisan Belanda," imbuh Hidayat.

http://news.detik.com/read/2013/04/02/122718/2209219/10/ada-google-pks-pastikan-tak-ikut-kunker-komisi-iii-ke-eropa?9911012

Read more »

RAPATKAN BARISAN, PKS JAKARTA GELAR APEL SIAGA

Bersiap Siaga ( Pandu Kadilan )

Ujian yang menimpa PKS beberapa waktu lalu tidak membuat kader-kader PKS lesu dan patah semangat, hal tersebut bahkan semakin memperkuat soliditas internal.

Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Apel Siaga di Silang Monas, Ahad (3/1).
Acara yang diikuti oleh 500 kepanduan PKS dari DKI Jakarta ini, dipimpin oleh Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Tubagus Arief. 

Acara diawali dengan senam bersama dan dilanjutkan dengan apel siaga. Pada kesempatan itu, Tubagus memeriksa barisan kepanduan yang berasal dari lima Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di DKI Jakarta, yaitu DPD PKS Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat dan Timur.

Pada kesempatan itu Tubagus mengatakan bahwa  apel siaga merupakan salah satu upaya memperkuat soliditas kader,  sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang benar tentang PKS. Anggota DPRD DKI Jakarta ini juga meminta kader tidak larut dalam kesedihan akan  ujian yang tengah dihadapi PKS, ia bahkan meminta  kader untuk terus bekerja sesuai dengan program-program yang telah diagendakan.  

“Kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Oleh karena itu, mari kita rapatkan  barisan, satukan langkah dan tetap pada tujuan untuk menebar kebaikan di masyarakat. Dengan bekerja keras untuk perbaikan umat dan bangsa, masyarakat sendiri yang akan menilai siapa sesungguhnya pihak yang  bekerja untuk masyarakat dan siapa pihak yang justru membuat makar," tegas Tubagus.

Tubagus juga menginstruksikan agar seluruh anggota Kepanduan membentuk regu - regu Kepanduan disetiap kelurahan. Dalam kesempatan tersebut, Tubagus juga menginformasikan bahwa PKS DKI Jakarta telah membentuk Lembaga Bantuan Hukum PKS yg akan bertugas membantu warga Jakarta.

http://pkssenen.blogspot.com/2013/02/rapatkan-barisan-pks-jakarta-gelar-apel.html

Read more »

PKS DKI Tetap Semangat Sebagai Partai Pemilu

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta mengaku tidak terganggu dengan kasus yang menimpa mantan presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq. Hal ini justru menambah semangat kader PKS ibu kota untuk bekerja lebih keras.

"Karena untuk kita semakin besar tantangan maka kerja kita akan semakin baik. Sekarang yang penting the show must go on," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin saat dihubungi, Jumat (1/2).

Ia juga menegaskan, PKS DKI tetap solid dan akan menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Selamat, para anggota PKS DKI menilai kasus yang menimpa Luthfi sebagai resiko politik.

Namun, bukan berarti PKS DKI menerima begitu saja mantan presidennya dipidanakan. Mereka akan tetap mengawal kasus ini untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur.

"Tapi kita tidak akan membela dengan lebay membabi buta, kita nggak akan turun ke jalan untuk demo, meskipun ini muatan politisnya sangat besar," tandas Selamat.

Seperti diberitakan, Luthfi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK menduga Luthfi sebagai penerima suap bersama dengan orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Keduanya, diduga menerima pemberian uang dari PT Indoguna Utama, perusahaan yang bergerak di bidang impor daging. Kini, Luthfi telah dijebloskan ke Rutan Guntur oleh KPK.(dil/jpnn)

http://www.pks-jakarta.or.id/index.php/berita/liputan-media/item/10388-luthfi-dijerat-pks-dki-tetap-semangat

http://pkssenen.blogspot.com/2013/02/pks-dki-tetap-semangat-sebagai-partai.html

Read more »

Isi Orasi Pemilu Politik Sang Presiden Partai

Bismillahirrahmanirrahim
Saya pertama kali mengucapkan penghargaan sedalam-dalamnya kepada Keua Majelis Syuro yang mengambil keputusan sangat kilat dan cepat merespon usulan dan permohonan pengunduran diri Presiden Luthfi Hasan Ishaaq.

Saya juga ingin mengucapkan penghargaan pada saudaraku, Luthfi Hasan Ishaaq. Jika ia menonton acara ini, saya ingin mengatakan padanya, saya mencintainya. Seluruh pengurus, pemimpin, dan kader PKS mencintai beliau. Kita percaya pada integritas beliau. Kita sepenuhnya tsiqoh. Tapi yang dihadapi oleh PKS hri ini adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan menghancurkan partai ini.

Dan menurut saya, peristiwa besar ini akan menjadi hentakan sejarah yang akan membangunkan macan tidur PKS. Saya yakin Allah SWT mengirimkan isyarat besar bahwa ini adalah momentum pembenahan diri dan kebangkitan PKS.

Rekan-rekan sekalian, tentu saja ini tugas besar yang harus saya emban bersama seluruh pengurus PKS. Saya tahu ini bukan hari-hari yang mudah yang akan kita lalui. Tapi kita pasti bisa melaluinya, Insya Allah.

Kita pasti bisa melalui hari-hari sulit ini. Asalkan kita mengetahui tiga syarat utama untuk melaluinya. Yang pertama adalah memohon eprtolongan pada Allah SWT. Allahumma iyya kana'budu wa iya kanasta'in.

Syarat kedua adalah kebersamaan kita semuanya. Ukhuwah, persaudaraan, soliditas, itu yang harus kita jaga. Karena Allah SWT mengatakan Dialah Allah yang menguatkanmu dengan pertolongan-Nya dan orang-orang yang beriman. Kita pasti bisa melalui ini dengan bergandengan tangan. Kalau kita saling bersatu, kalau kita menyatikan diri atas nama cinta pada Allah SWT dan cinta pada negeri kita, Indonesia.

Yang ketiga adalah kerjasama. Hari ini, saya akan katakan pada semuanya dan juga seluruh kader PKS, saya ingin mengatakan hari ini berlaku ayat Allah SWT. Lambung mereka tak bersahabat dengan tempat tidur. Tak ada lagi waktu tidur sejak hari ini, saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai hari ini, Insya Allah, sebagai momentum kebangkitan kita semuanya.


Misi utama kita dalam periode permulaan kebangkitan adalah mengubah cobaan dan musibah ini menjadi rahmat dan karunia. Kita bisa memulainya, melakukannya, karena pada permulaan kita mendirikan partai ini, jumlah kita sedikit. Tenaga kita sedikit. orang-orang kita sedikit. Tapi melalui kerja keras, Alhamdulillah, Allah SWT memberikan kesempatan pada partai ini untuk terus berkembang.

Dan itu sebabnya, saya juga percaya bahwa Insya Allah dengan pertolongan Allah SWT dan dengan kebersamaan kita, tak ada satupun kekuatan di negeri ini dan dunia ini yang bisa menghancurkan gerakan ini. Insya Allah.

Ikhwan sekalian, saya tidak ingin kita semua di sini memahami bahwa kita semuanya adalah ingin melawan gerakan pemberantasan korupsi, sama sekali tidak. Itu adalah agenda kita semuanya. Itu agenda Islam dan juga nasional. Tapi yang akan kita lawan adalah penggunaan otoritas dalam pemberantasan korupsi yang bersifat tirani.

Pemberantasan korupsi adalah agenda kita bersama. Tapi ulama-ulama fikih mengatakan hak dan cara menggunakan adalah dua hal yang berbeda.

Cara menggunakan hak berhubungan langsung dengan hati. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan mintalah fatwa ke dalam hatimu. Karena, motif itu yang akan menentukan cara kita menggunakan hak. Dan motif tirani itulah yang akan kita lawan, Insya Allah.

Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ingin memulai perubahan yang hakiki, kita musti memula dari diri kita sendiri. Kita sebagai manusia melakukan banyak kesalahan. Terutama kami. Secara pribadi, saya dan semua pimpinan PKS menyadari pasti melakukan kesalahan.

Dan karena itu juga, saya akan mengumumkan agenda pertama kita yaitu melakukan pertaubatan bagi seluruh pengurus dan kader PKS. Kita akan memulai dari istighfar, kita akan memulai dari taubat. Astaghfirullahaladzim.

Kita pasti sudah melakukan amal. Tapi masih banyak kekurangan dalam amal itu. Dan istighfar ini Insya Allah bukan hanya menghapus dosa-dosa, tetapi juga akan menyempurnakan kerja-kerja kita ke depan.

Ikhwan sekalian, Insya Allah kita setelah kita membenahi diri sendiri, pikiran, hati, perilaku, dan seluruh sistem dalam organisasi ini, kita akan melangkah lebih jauh melakukan pembenahan dan perbaikan pada negara. Karena itu, kita hanya bisa melakukan perbaikan pada skala negara itu kalau Insya Allah kita memulainya dengan cara benar.

Kemarin, kita menyaksikan Presiden kita, Luthfi Hasan Ishaaq, keluar dari ruangan ini dibawa ke tahanan. Dan Insya Allah, dari ruangan ini pula lah, kita akan memulai kerja besar baru untuk membenahi diri kita dan sekaligus membenahi negara kita. Dan saya yakin Insya Allah kita pasti bisa.

Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Insya Allah, dengan kekuatan yang kita miliki kita akan melampaui hari-hari sulit ini. kita semuanya pasti akan berdoa agar Allah meletakkan berkah di balik cobaan yang menimpa kita ini. Setelah acara ini, kita akan memulai langkah pertama pertaubatan nasional bagi seluruh pimpinan dan kader PKS.

Selanjutnya, karena saya sadar akan melakukan tugas yang sangat besar, saya tidak ingin pelaksanaan tugas ini terganggu hal-hal lain yang bisa membuat tujuan tak tercapai. Oleh karena itu, saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya dari jabatan Wakil Ketua DPR RI dan keanggotaan DPR RI.

Saya sudah memulai dan Insya Allah Antum semuanya berjalan membawa kafilah perubahan di negeri ini, Insya Allah.

http://pks.or.id/content/pidato-perdana-presiden-pks-anis-matta

http://www.pks-jakarta.or.id/index.php/berita/liputan-media/item/10382-isi-orasi-politik-sang-presiden

http://pkssenen.blogspot.com/2013/02/bismillahirrahmanirrahim-saya-pertama.html

Read more »