00.32
Unknown
"PKS mengutuk segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk pola penanganan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan," tegas Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsy, Senin (26/12).
Seperti diketahui, tiga pengunjuk rasa dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang tewas di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12). Mereka adalah Arief Rahman (19), Syaiful (17), dan Ansyari (20) yang tewas akibat tembakan peluru yang diduga dari aparat keamanan. Informasi yang dihimpun,
Ketiga korban bersama para pengunjuk rasa lainnya, menutup jalur lalu lintas ke Pelabuhan Sape sejak 20 Desember 2011. Mereka menuntut pencabutan SK Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2010 tentang izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan pembebasan seseorang berinisial AS, tersangka pembakaran kantor Camat Lumbu yang terjadi pada 10 Maret 2011 dan telah diserahkan ke kejaksaan.
PKS menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polri dengan menetapkan 47 orang demonstran sebagai tersangka dalam kasus ini. "Namun kami juga mengingatkan agar pihak kepolisian bertindak secara profesional," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR, itu mengingatkan semua ada procces of law yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan. Dan, harus dilakukan dengan imparsial dan jangan sampai berat sebelah.
Oleh karenanya, lanjut Aboe, pengenaan pemidanaan tidak sepatutnya hanya dialamatkan kepada para demonstran. Tapi, tegasny, para oknum yang melakukan penembakan seharusnya juga mendapatkan perlakuan serupa. "Karena mereka telah menghilangkan nyawa orang lain," ujar Aboe.
Ia menambahkan, jangan sampai ada upaya perlindungan dengan hanya sekedar memberikan sanksi disiplin tanpa mengenal persoalan pidana. "Tentunya kita semua harus menjunjung tinggi prinsip equality before the law," katanya.
Di sisi lain, Aboe meminta institusi polri sebagai sebuah lembaga harus segera berbenah. Menurut dia, perlu benar-benar dilakukan intropeksi dan reformasi internal. "Utamanya berkaitan dengan persoalan penanganan massa dan huru hara," katanya.
Lebih jauh dia mengatakan, tewasnya tiga orang serta banyaknya pengunjuk rasa yang terkena luka tembak pada insiden Bima menunjukkan kegagalan polisi dalam mengelola keamanan aksi unjuk rasa.
Kegagalan ini menambah daftar hitam penanganan masa oleh Polri. "Sebagaimana kita ketahui pengamanan yang dilakukan polri di Sumsel, Lampung maupun Papua juga memakan korban," ujarnya.
Posted in: aparat,dpp,dpr,hukum,kenyataan,Kiprah Aleg,korban,law,muamalah,oknum,parlemen,pks,polri,represif,struktur
0 komentar:
Posting Komentar