PKS Tolak Kenaikan Harga BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi VII DPR secara tegas tak menyetujui pembatasan BBM subsidi juga opsi kenaikan harganya. Anggota Komisi VII Mardani Ali Sera beralasan pemerintah belum menyelesaikan tiga pekerjaan rumah yang diamanatkan DPR terhadapnya.

Pertama, pemerintah harus mengurangi subsidi untuk PLN sebab perusahaan plat merah itu kebanyakan mengonsumsi bahan bakar diesel. Sebanyak 1 KWh listrik berbahan bakar diesel menghabiskan Rp 3.000, sedangkan jika dikonversi ke gas akan lebih murah menjadi Rp 700 per KWh.

“Subsidi PLN pada 2010 saja sekitar Rp 50 triliun, jika pemerintah potong separuhnya, maka bisa kita berikan untuk subsidi BBM,” kata Mardani saat dihubungi Republika, Rabu (25/1). Menurut Mardani, yang menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik adalah penggunaan BBM untuk pembangkit. Seharusnya untuk menekan anggaran subsidi, PLN mengggunakan bahan bakar gas dan batubara.

Kedua, pemerintah belum mengoptimalisasikan sistem transportasi umum. Menurutnya, perbaikan-perbaikan yang dilakukan dapat berbagai cara. Misalnya, menaikkan tarif parkir kendaraan, dan menganjurkan masyarakat beralih ke transportasi umum.

Ketiga, pemerintah mengaudit kinerja Pertamina terakit catatan efisiensinya. Terkait hal ini, sebelumnya, anggota komisi VII Dito Gunandito mengapresiasi penghematan Pertamina terhadap impor BBM. Dalam laporannya, Pertamina menghemat pengadaan impor BBM premium dan solar mencapai Rp 2,6 triliun atau 283 juta dolar AS selama 2011.

Mardani menambahkan keputusan DPR terhadap opsi-opsi pemerintah akan diputuskan besok (Kamis, 26 Januari 2012) dalam rapat DPR bersama pejabat Kementerian ESDM. “Kalo DPR, keputusannya besok (Kamis), kalo PKS tetap menolak,” tegasnya.

Read more »

PKS Tegas Dukung Penuntasan Skandal Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tak akan bergeser sikapnya dalam penuntasan kasus skandal bailout Bank Century Rp 6.7 triliun. Bahkan, PKS akan menjadi partai yang akan ikut mengusung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menuntaskan kasus ini.

"Kita sepakat dari awal, mendukung Century dari awal, termasuk mendukung Hak Menyatakan Pendapat. PKS concern mengawal Century, dan tak akan bergeser sikapnya," kata Ketua DPP PKS Bidang BUMN, Perdagangan, Koperasi Kecil dan Menengah, Refrizal, Selasa (02/01/2011).

Hasil audit investigasi kedua yang dilakukan oleh BPK, kata Refrizal, juga menjadi acuan bagi PKS dalam penuntasan kasus ini. Penuntasan kasus ini, diharapkan terbuka dan terang menderang.

"Dan hasil audit terbaru BPK juga menjadi bahan bagi KPK untuk bekerja. DPR mengawasi semuanya. Kami ingin KPK jilid III ini dapat menuntaskan kasus korupsi yang besar-besar. Meski kasus korupsi yang kecil-kecil juga jangan dibiarkan," tandasnya.

KPK jangan sampai lari dari subtabsi, membersihkan semua praktik korupsi. Bagi kami, koruptor itu adalah terotis. Secara pelan-pelan membunuh. Kita sudah kehilangan KPK yang kemarin, sekarang harapannya ada di KPK sekarang ini, jangan sampai mengecewakan," demikian Refrizal.

Read more »

FPKS: Ada Disorientasi Pendidikan Nasional

*FPKS: Ada Disorientasi Pendidikan Nasional *
Rifa Nadia Nurfuadah
Jum'at, 16 Desember 2011 18:21 wib


*JAKARTA *- Kelompok Komisi (Poksi) X dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (FPKS) menilai, pemerintah telah kehilangan orientasi dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ketua Poksi Komisi X FPKS Raihan Iskandar menyatakan,
disorientasi ini diperlihatkan melalui berbagai data statistik seputar
pendidikan Tanah Air. Misalnya, indeks pembangunan manusia (IPM) atau
human development index (HDI) Indonesia yang menggunakan pendidikan
sebagai salah satu komponen pengukur.

Data United Nation Development Programme (UNDP) menunjukkan kenaikan
nilai IPM dari 0,600 (2010) menjadi 0,617 (2011). Namun, peringkat IPM
Indonesia justru menurun dari peringkat 108 (2010) menjadi peringkat 124
(2011).

"Ini berarti, upaya pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, masih
berjalan lambat dibandingkan dengan capaian negara lain," ungkap Raihan
di ruang sidang pleno FPKS di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Indikator lainnya adalah tingginya angka putus sekolah pelajar
Indonesia. Ada sekira 10,268 juta siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah
menengah pertama (SMP) atau kelompok usia wajib belajar yang tidak
menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMP. Selain itu, 3,8 juta siswa
tidak dapat melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Ketidakmampuan masyarakat memenuhi biaya pendidikan pun didapuk menjadi
penyebab utama makin banyaknya anak putus sekolah. Tingginya angka putus
sekolah, menurut Raihan, juga merupakan bukti bahwa akses pendidikan
yang bermutu dan terjangkau masih sangat terbatas.

Padahal, Raihan memaparkan, tiap tahun, anggaran pendidikan nasional
mengalami kenaikan signifikan. APBN 2010 mengalokasikan Rp225 triliun
untuk pendidikan, sedangkan pada 2011, pos tersebut mendapat jatah Rp249
triliun. Dan tahun depan, pemerintah menganggarkan Rp286 triliun untuk
anggaran pendidikan.

"Kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan ternyata tidak berbanding
lurus dengan upaya penghentian siswa putus sekolah," ujarnya.

Tingginya angka putus sekolah ini mempengaruhi penurunan peringkat
Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia yang dilansir UNESCO. Pada 2011,
Indonesia berada di peringkat 69, padahal tahun lalu peringkat Indonesia
adalah 65 dari 127 negara.

Menurut kelompok komisi beranggotakan Rohmani (Wakapoksi), Ahmad
Zainuddin, Sunmandjaya, dan Memed Sosiawan ini, angka statistik capaian
pendidikan nasional itu hanyalah potret sebagian kecil masih buruknya
pengelolaan pendidikan oleh pemerintah. Mereka menilai, berbagai
kebijakan pendidikan juga menunjukkan bahwa pemerintah telah kehilangan
orientasi dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Dengan kata lain, pemerintah seperti tidak mengerti pendidikan nasional
mau diarahkan ke mana. Ini terlihat dengan fakta bahwa sering kali
terjadi tumpang tindih pada berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan nasional pendidikan
secara menyeluruh. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memiliki
orientasi serta prioritas yang jelas dalam menentukan dan melaksanakan
kebijakan pendidikan nasional tersebut," ujar Raihan menegaskan.

FPKS juga meminta pemerintah untuk fokus dalam memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar bisa menikmati pendidikan
secara adil dan tanpa diskriminasi. Selain itu, berbagai kebijakan yang
menghambat dan bertentangan dengan semangat program wajib belajar dan
hak rakyat atas pendidikan bermutu dan terjangkau harus dikikis
habis.*(rfa)*

Read more »

Ini Pejabat yang Tak Sungkan Berdesakan di KRL

[detik.com] Jakarta - Di jam-jam sibuk, umumnya kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek disesaki penumpang. Rupanya sedikit dari banyaknya pejabat di negeri ini tidak sungkan menggunakan KRL dan transportasi umum lainnya. Siapa saja?

1. Tb Soenmandjaja Rukmandis

Anggota DPR dari FPKS ini mengaku sehari-hari menggunakan angkutan umum untuk menuju Gedung DPR. Dari rumahnya yang terletak di Bogor, Kang Soenman, demikian dia biasa disapa, berjalan kaki menuju tempat angkot ngetem. Perjalanan dia lanjutkan menggunakan KRL hingga Stasiun Karet. Nah, dari stasiun ini, Kang Soenman memilih naik Kopaja 608 jurusan Blok M - Tanah Abang hingga ke Gedung Dewan.

Padahal kalau mau, Soenman bisa menggunakan Toyota Rush dan Suzuki APV yang terparkir di rumahnya. Namun dia lebih suka berangkat kerja dengan angkutan umum karena lebih irit. Berdesakan di KRL bukanlah masalah, karena Soenman bisa bertemu banyak orang untuk menyerap aspirasi.

2. Akbar Faizal

Politikus dari Partai Hanura, Akbar Faizal, juga salah satu pejabat yang menyimpan mobilnya dan memilih menggunakan kendaraan umum saat pergi ke tempat kerja. Akbar yang tinggal di Depok, Jawa Barat, tidak mau kehilangan banyak waktu di jalan karena macet. Itu makanya dia memilih menggunakan KRL.

Biasanya Akbar naik dari Stasiun KA Depok Lama dan turun di Stasiun Dukuh Atas. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Gedung DPR dengan menumpang taksi atau ojek. Akbar menaruh mobilnya di Gedung DPR karena terkadang dia harus menghadiri kegiatan Dewan di luar Gedung DPR. Untuk diketahui, Akbar memiliki Honda Civic keluaran 2008 dan Honda CRV edisi 2009 yang dibelinya sebelum menjadi anggota Dewan.

3. Aus Hidayat Nur

Anggota DPR Aus Hidayat Nur juga salah satu penumpang setia KRL. Mengingat rumahnya terletak di Jalan Kelapa Dua Raya RTM Cimanggis, Depok, maka Aus menjadikan KRL sebagai kendaraan umum andalan. Selain lebih efektif dan efisien, Aus juga menggunakan KRL untuk menerapkan hidup sederhana.

Bagi pria yang lama berkecimpung di dunia bisnin multi level marketing ini, jabatan di DPR hanyalah 5 tahun. Karena itu tak sewajarnya jika lantas membuatnya menjalani gaya hidup mewah.

Biasanya politus PKS ini keluar dari rumah dengan menumpang sepeda motor anaknya hingga Stasiun Universitas Indonesia. Kemudian dia naik KRL hingga ke Stasiun Tanah Abang. Perjalanan ke Gedung DPR dilanjutkannya dengan menggunakan ojek. Namun bila kegiatan di parlemen tak padat, ia terkadang menggunakan Proton Exora, mobil produksi Malaysia yang dibeli dengan cara mencicil ini.

4. Bambang Widjojanto

Pria yang baru saja duduk di kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah penggemar KRL. Bagi Bambang, alat transportasi umum memang sudah sangat akrab baginya. Dia tak pernah gengsi menggunakan KRL atau ojek untuk mengantar dia ke tempatnya bekerja. Namun bukan berarti dirinya sama sekali mengharamkan mengendarai mobil.

Mengingat rumahnya di Depok Timur dengan kantor KPK yang di Kuningan, Jakarta Selatan, cukup jauh, maka KRL adalah pilihan transportasi yang paling rasional. Meski sudah jadi anggota KPK, dia akan tetap memprioritaskan memakai ojek atau KRL untuk bekerja.

5. Dahlan Iskan

Dahlan Iskan selama menjadi Menteri BUMN sedah dua kali terpergok menaiki KRL. Pada 5 Desember lalu, Dahlan menaiki KRL tanpa pengawalan. Kegiatan itu dilakukan Dahlan untuk melihat pelayanan dan operasional BUMN transportasi tersebut..

Kegiatan serupa dilakukannya hari ini, Jumat (23/12/2011) saat akan menghadiri sidang kabinet yang digelar di Istana Bogor. Mantan Dirut PLN ini naik dari Manggarai menuju Bogor. Setibanya di Stasiun Bogor, perjalanan ke Istana Bogor dilanjutkan dengan menggunakan ojek.

Masih ada beberapa pejabat yang terlihat bersahaja jika ditilik dari penggunaan kendaraan umum. Misalnya saja anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko. Saat ini dia tengah menyicil rumah sederhana dan tak segan ngojek ke kantornya di Senayan.

Anggota Komisi IX dari F-PDIP Nursuhud juga sejak dilantik jadi anggota dewan tetap memakai ojek. Dia mengaku punya mobil, tapi sering digunakan anaknya. Ojek menjadi pilihan dia lantaran bisa mengantarkannya ke Gedung DPR tepat waktu.

Dengan menaiki angkutan umum, para pejabat itu memang terkesan sederhana dan membumi. Meski beberapa dari mereka lebih mempertimbangkan efisiensi saat memilih menggunakan angkutan umum. Semoga pejabat yang naik angkutan umum ini semakin banyak, dan bukan hanya untuk meningkatkan citra.

*)http://www.detiknews.com/read/2011/12/23/114601/1798352/10/ini-pejabat-yang-tak-sungkan-berdesakan-di-krl?991104topnews

Read more »

Ternyata Kalangan Kristen Koptik Mesir Pilih Partai IM, ini alasan mereka...

Salah satu penyumbang kemenangan Freedom and Justice Party (FJP) partai bentukan Ikhwanul Muslimin pada pemilu Mesir berasal dari kelompok Kristen Koptik. Sebagaimana dilansir oleh situs resmi IM ikhwanweb, para pemilih yang berasal dari pemeluk Kristen Koptik memberikan alasanya mengapa memberikan totalitas dukungan terhadap Partai IM.

Merval Williaw, salah seorang pemeluk Kristen Koptik menyatakan bahwa pada pemilihan putaran pertama memilih FJP dan pada putaran selanjutnya saya juga akan memilihnya kembali. “Alasan utama mengapa saya mendukung dan memilih FJP adalah karena partai ini memfokuskan diri pada keadilan bagi seluruh masyarakat Mesir dan saya percaya 100% FJP akan mewujudkan keadilan bagi semua”.

Pemeluk Kristen Koptik lainya yang juga memilih FJP adalah Farha Maher Ibrahim. Maher memaparkan, “Saya tidak terpengaruh dengan propaganda negatif atau rumor yang beredar tentang negara Islam. Bagi saya tidak masalah, selama negara Islam memberikan keadilan dan kebebasan bagi semua pihak, maka itu perlu didukung, saya berkeyakinan FJP yang dilahirkan dari rahim Ikhwanul Muslimin ini dapat mewujudkan keadilan itu.”

Selanjutnya, Amal Sobhi yang juga pemeluk Kristen Koptik memberikan harapanya, “Semoga FJP sukses dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua masyarakat Mesir. Saya melihat bahwa FJP sangat demokratis, hal ini terlihat dari prioritas utama FJP untuk meweujudkan keadilan dan kesetaraan hak baik Muslim maupun Kristen Koptik”.

*)http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29447

*)www.fimadani.com

Read more »

Mau Jadi Gubernur DKI, Gandeng PKS

Ini himbauan buat para calon gubernur (cagub) yang ingin berduel di Pilkada pada Juli 2012. Jika ingin menumbangkan calon incumbet, Fauzi Bowo sebaiknya Anda menggandeng PKS.

PARTAI berlebel dakwah ini adalah parpol yang mempunyai mesin solid di DKI Jakarta. Apalagi sejak dipimpin Selamat Nurdin, PKS kian gesit. “PKS mempunyai kekuatan yang handal. Saya rasa mesin PKS mampu mengimbangi Fauzi Bowo,” terang pengamat politik Universitas Trisakti Adilsyah Lubis.

Sayangnya PKS terang Adilsyah tidak mempunyai figur popularitasnya mampu menandingi Fauzi Bowo. “Jadi untuk melawan incumbent harus dengan kekuatan mesin,” tegasnya.

Belajar pada Pilkada 2007 lalu, PKS mampu mengimbangi 19 parpol pendukung duet Fauzi Bowo-Prijanto. Selain PKS ada PDIP, Golkar dan PPP. “Dan yang mampu menandingi PKS hanya PDIP. Jadi jika cagub sukses merebut PKS, PDIP, Golkar dan PPP maka Fauzi Bowo tidak ada apa-apanya,” terang Adilsyah.

Sedangkan Partai Demokrat terang Adilsyah belum terlihat mesinnya di ibukota. Kemenangan partai bintang mercy di 2009 karena figur Presiden SBY dan bukan pada loyalitas kadernya. “Secara kursi di DPRD DKI, Demokrat menang tapi kalau kekuatan mesin belum tentu,” tambahnya.

Read more »

Presiden PKS : Tidak Ada Kemenangan Kecuali Dari Allah

PKS Jakarta - Bagi Presiden PKS, Luthfi Hasan Iskaq, kemenangan bukanlah berasal dari manusia tetapi kemenangan berasal dari Allah SWT.

Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq memberikan sedikit taujihnya kepada para kader yang hadir di acara Open House PKS di Markas Dakwah wilayah Pasar Minggu. Memberikan sambutan usai Bang Sani, Presiden PKS itu membuat suasana yang awalnya hiruk pikuk menjadi hening.

Dalam taujihnya, Luthfi Hasan mengatakan program silaturahmi seperti ini harus dilaksanakan mulai dari personal, halaqoh, keluarga dan para tokoh masyarakat. “Kalau bisa setiap datang ke rumah tokoh masyarakat atau ulama, maka mintalah nasehat kepada mereka,” ujarnya.

Luthfi juga mengatakan selama Ramadhan kita mempunyai lifestyle ibadah tersendiri maka untuk itu usai Ramadhan lifestyle itu harus dipertahankan. “ Ritme hidup harus dijaga, ibadah sehari-hari harus dijaga, jagalah suasana Ramadhan hingga bertemu Ramadhan yang akan datang,” tambahnya.

Lebih lanjut, ayah 11 orang anak ini mengatakan tentang kiprah PKS di pemilu yang akan datang, “ Masalah kemenangan tidak ada kemenangan kecuali murni karunia pemberian dari Allah. Jika mau menang maka harus mendekat pada yang memberi kemanangan,” lanjutnya yang disambut takbir oleh para Kader.

Terakhir dia berpesan agar para kader senantiasa menjauhi rasa bangga diri dan memarjinalkan Allah. Dia juga berkata bahwa seorang ikhwah harus akrab dengan ulama dan meminta para kader untuk memastikan bahwa setiap hari masih ada suasana Ramadhan. (yas)

Read more »

Diskusi Hangat bersama DPC dan DPRa se-Jakarta Pusat

Bekerja Untuk Indonesia...

Jakarta (13/11). Diakhir masa reses, Anggota DPR RI Sohibul Iman, terus menjambangi konstituennya. Hari minggu malam (13/11), setelah nonton bareng Sepakbola SEA GAMES Indonesia vs Thailand di Gedung DPW PKS DKI Jakarta, Kang Iman (begitu dia disapa) menyempatkan diskusi bersama Ketua-ketua DPC dan DPRa PKS se-Jakarta Pusat.

Meskipun berlangsung dimalam hari, namun diskusi tersebut berlangsung hangat. Tak kurang 12 pertanyaan terlontar, termasuk komentar berupa saran dan gagasan. “Memang kalau kita bicara tentang masalah kesejahteraan rakyat tidak ada habis-habisnya,” ujarnya.

Acara yang berlangsung lebih dari dua jam itu, juga menyentil masalah seputar anggota DPR yang sulit dijumpai/ditemui dan hidup bermewah-mewahan ditengah penderitaan rakyat.

Kang Iman mengungkapkan, “Sebagai pejabat publik, semakin ia menyembunyikan banyak hal dari pantauan publik, maka akan semakin sulit berbicara lugas, tegas, dan tuntas. Bahkan tidak mustahil dia akan semakin banyak menghina akal sehat manusia.”

Read more »

Mengenang Yoyoh Yusroh, Membaca Jejak Cinta Politisi Perempuan PKS untuk Indonesia

ail

print

Tidak banyak perempuan Indonesia yang paham dan sadar bahwa dunia politik adalah dunia milik laki-laki dan perempuan, bukan sekedar monopoli laki-laki.

Politik memang dianggap sebagai dunia keras, dan penuh intrik. Politik juga dinilai sebagai bagian dari perebutan kekuasaan, yang menjadi domain kaum pria. Padahal perempuan juga memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang belum tentu dapat diwakili oleh laki-laki.

Persepsi negatif tentang politik itu telah ditepis oleh almarhumah Yoyoh Yusroh, politisi perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang wafat karena kecelakaan pada 27 April lalu. Kiprah Yoyoh di parlemen, menunjukkan kepada publik bahwa perempuan juga mampu menjalankan amanah politik dengan baik. Menurut Yoyoh, memisahkan perempuan dari politik sama dengan memisahkan masyarakat dari lingkungannya.

Langkah politik Umi Umar, begitu Yoyoh biasa disapa di kalangan kader PKS, mendapat apresiasi banyak pihak, baik rekan maupun lawan politik.Yoyoh termasuk legislator yang gigih memperjuangkan RUU Pornografi hingga disahkan.

Hari ini (Rabu, 13/7), bertempat di gedung Nusantara IV DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) me-launching buku Yoyoh yang berjudul Langkah Cinta Untuk Indonesia.

Dalam pengantar buku tersebut, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq memberikan kesaksian. Kata Luthfi, banyak orang yang terkagum-kagum dengan sosok Umi Umar, padahal baru mendengar profilnya dan tidak pernah bertemu.

“Saya tidak tahu apakah ke depan PKS akan dikaruniai lagi oleh Allah SWT seorang kader seperti beliau?Apakah PKS mampu mencetak kembali kader baru yang kapasitas dan kualitasnya sekaliber Yoyoh Yusroh?” tanya Luthfi.

Selain di bidang politik, Yoyoh juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan dakwah. Kiprahnya di dunia dakwah diapresiasi oleh Departemen Agama dengan memberinya penghargaan sebagai Mubaligh Nasional pada tahun 2001. Tidak hanya di tingkat nasional, Yoyoh juga turut menjadi anggota Internasional Muslim Women Union (IMWU) sebagai salah satu wadah perjuangan bagi muslimah se-dunia.

“Semua peran itu (rumah tangga dan politisi) bisa dilakukan dengan baik oleh beliau Apalagi, Ibu Yoyoh juga sangat aktif dalam peran-peran pemberdayaan perempuan di masyarakat,” demikian testimoni Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, dalam Buku Langkah Cinta Untuk Indonesia.

Read more »

PKS Kutuk Pola Penanganan Represif Aparat

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), prihatin atas korban meninggal dan banyaknya yang mengalami luka terkena tembakan di kerusuhan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12).

"PKS mengutuk segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk pola penanganan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan," tegas Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsy, Senin (26/12).

Seperti diketahui, tiga pengunjuk rasa dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang tewas di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12). Mereka adalah Arief Rahman (19), Syaiful (17), dan Ansyari (20) yang tewas akibat tembakan peluru yang diduga dari aparat keamanan. Informasi yang dihimpun,

Ketiga korban bersama para pengunjuk rasa lainnya, menutup jalur lalu lintas ke Pelabuhan Sape sejak 20 Desember 2011. Mereka menuntut pencabutan SK Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2010 tentang izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan pembebasan seseorang berinisial AS, tersangka pembakaran kantor Camat Lumbu yang terjadi pada 10 Maret 2011 dan telah diserahkan ke kejaksaan.

PKS menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polri dengan menetapkan 47 orang demonstran sebagai tersangka dalam kasus ini. "Namun kami juga mengingatkan agar pihak kepolisian bertindak secara profesional," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR, itu mengingatkan semua ada procces of law yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan. Dan, harus dilakukan dengan imparsial dan jangan sampai berat sebelah.

Oleh karenanya, lanjut Aboe, pengenaan pemidanaan tidak sepatutnya hanya dialamatkan kepada para demonstran. Tapi, tegasny, para oknum yang melakukan penembakan seharusnya juga mendapatkan perlakuan serupa. "Karena mereka telah menghilangkan nyawa orang lain," ujar Aboe.

Ia menambahkan, jangan sampai ada upaya perlindungan dengan hanya sekedar memberikan sanksi disiplin tanpa mengenal persoalan pidana. "Tentunya kita semua harus menjunjung tinggi prinsip equality before the law," katanya.

Di sisi lain, Aboe meminta institusi polri sebagai sebuah lembaga harus segera berbenah. Menurut dia, perlu benar-benar dilakukan intropeksi dan reformasi internal. "Utamanya berkaitan dengan persoalan penanganan massa dan huru hara," katanya.

Lebih jauh dia mengatakan, tewasnya tiga orang serta banyaknya pengunjuk rasa yang terkena luka tembak pada insiden Bima menunjukkan kegagalan polisi dalam mengelola keamanan aksi unjuk rasa.

Kegagalan ini menambah daftar hitam penanganan masa oleh Polri. "Sebagaimana kita ketahui pengamanan yang dilakukan polri di Sumsel, Lampung maupun Papua juga memakan korban," ujarnya.

Read more »

Ahmad Zaerofi : Bekerjalah, Niscaya Akan Menuai Hasil

Cepat atau lambat Allah akan memberikan hasil atas segala jerih payah manusia yang telah diusahakannya. Demikian disampaikan anggota FPKS DPR RI Ahmad Zaerofi saat melaksanakan reses di Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang beberapa waktu lalu.

"Yang namanya orang bekerja, cepat atau lambat hasilnya akan diberikan oleh Allah Swt. Percayalah," tegasnya meyakinkan.

Peryataan tersebut disampaikan Zaerofi saat menanggapi pertanyaan Toni warga Kebon Melati yang mengeluhkan pemberitaan negatif seputar PKS akhir-akhir ini. Selain itu Zaerofi juga menyoroti tentang peran media TV yang cenderung memberitakan informasi negatif dan keburukan orang lain, dibandingkan tayangan yang mendidik.

"Aset dan Potensi kebaikan yang ada di tengah masyarakat jumlahnya sangat banyak, namun jarang diliput oleh media TV, tapi sebaliknya jika terjadi musibah atau berita buruk barulah media ramai-ramai memberitakan," sesal pria berusia 39 tahun asal Ponorogo ini.

Zaerofi juga berpesan kepada kader-kader PKS, agar menambah waktu silaturahim, mengokohkan peran di masyarakat, terlibat aktif dalam partisipasi warga, serta mensyukuri aset-aset kebaikan yang ada di masyarakat. Jika itu dilakukan maka perjuangan selanjutnya melalui jalur eksekutif akan lebih mudah terwujud.

"Setelah beberapa tahun ini kita berjuang melalui jalur legislatif, kita menyadari bahwa jalur legislatif kekuatannya sangat terbatas. Jadi patut dipertimbangkan untuk kita berjuang melalui jalur eksekutif, hal ini penting kita lakukan agar perjuangan kita lebih efektif," paparaleg asal daerah pemilihan Jakarta Pusat ini. [ard]

Read more »