Minggu, 08 Januari 2012

PKS: Pembangunan Infrastruktur di DKI Telah Maksimal


Upaya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam mengatasi kemacetan dengan membenahi infrastruktur di ibu kota dinilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah maksimal. Kehadiran bus Transjakarta yang kini telah memiliki 10 koridor dan pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) merupakan bentuk keseriusan Fauzi Bowo di empat tahun kepemimpinannya dalam menata persoalan transportasi di ibu kota menjadi lebih modern dan terintegrasi.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menilai penanganan insfrastruktur di ibu kota cukup baik. Bahkan, saat ini proyek MRT dijadwalkan bisa beroperasi pada 2016 mendatang, telah masuk dalam tahap pra kualifikasi.

“Perbaikan transportasi untuk mengurai kemacetan juga sudah dapat dilihat hasilnya. Di antaranya dengan telah beroperasinya 10 koridor bus Transjakarta. Termasuk feeder busway yang baru diresmikan kemarin,” katanya, Senin (3/10).

Selamat menilai, langkah pembatasan angkutan berat di ruas tol dalam kota, juga merupakan salah satu terobosan baik yang dilakukan Pemprov DKI. Sehingga kemacetan di tol dalam kota bisa terurai serta menambah kecepatan rata-rata kendaraan.

Selain itu, rencana pembangunan bendungan raksasa di Teluk Jakarta yang digagas Fauzi Bowo, juga mendapat perhatian. Mengingat dengan adanya bendungan raksasa tersebut diharapkan dapat menyelamatkan Jakarta dari ancaman banjir besar dan abrasi dari kawasan Pesisir Jakarta. Selain itu, difungsikannya Kanal Banjir Timur (KBT) pada akhir 2009 lalu, terbukti dapat mengurangi titik banjir di ibu kota. Dari semula 78 titik menjadi 62 titik rawan banjir.

"DKI juga telah memiliki RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) hingga 2030 mendatang. Sehingga Pemprov sudah memiliki rencana yang jelas untuk ibu kota ke depan," jelasnya.

Terkait masih ada pelayanan yang belum maksimal, ia menilai tidak sepenuhnya kesalahan dibebankan kepada Pemprov DKI atas sesuatu yang belum berhasil dilakukan. Karena di beberapa peraturan ada campur tangan dari pemerintah pusat. "Seperti masalah transportasi ada wewenang dari pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan. Tapi semuanya sudah bagus dan menuju perbaikan," jelasnya.

Ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menjalankan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Selain itu, pembagian tugas dengan wilayah penunjang di sekitar Jakarta juga perlu mendapat perhatian

http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=46550

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons | Re-Design by PKS Piyungan